🎊 Gaji Anggota Dprd Kabupaten Bengkalis

BENGKALIS- Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bengkalis, Sabtu, 9 Agustus 2019 mengelar rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis pada pemilihan umum tahun 2019.. Rapat yang langsung dipimpin Ketua KPUD Fadhillah Al Mausuly dan dihadiri Bupati Bengkalis yang diwakili Asisten Pemerintahan Hj Umi Kalsum dan Kapolres Bengkalis AKBP Yusup

INHIL Gaji pokok yang dikeluarkan Pemerintah untuk Ketua,Wakil dan Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Inhil, Riau. Secara keseluruhan mencapai ratusan juta perbulan, bahkan jika dihitung pertahun mencapai miliaran. Akan hal itu. Tidak sedikit orang beranggapan, orang yang berlomba-lomba untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Inhil khususnya bukan hanya sekedar menjalani karir politik saja. Namun di sisi lain, sebagian besar dari mereka juga kemungkinan mencari keuntungan sendiri alias mengincar gaji dan tunjangan yang jumlahnya sangat besar, uamh dilansir Bahkan saat mereka mencalonkan diri sebagai anggota DPRD, kemungkinan ada yang rela mengeluarkan modal hingga ratusan juta rupiah untuk fasilitas saat kampanye berlangsung untuk mendapat hati masyarakat dan menang mendapatkan suara terbanyak. Mungkin saja modal tersebut akan cepat kembali ke kantong hanya dalam waktu beberapa bulan saja dan selebihnya diduga mendapat keuntungan yang sangat besar dan bisa dinikmati untuk apa saja. Kemudian, seberapa besarkah yang diterima Ketua, Wakil dan Anggota DPRD Kabupaten Inhil setiap bulannya dan pertahun? Agar rasa penasaran hilang, berikut rinciannya yang rangkum. Sekretaris DPRD Inhil, Indra Yevi Rais saat dikonfirmasi diruang kerjanya, Selasa 4/1/2020 siang mengatakan bahwa hal ini bukan rahasia dan besaran gajih Ketua, Wakil dan Anggota DPRD Inhil berdasarkan alokasi pusat tentang Peraturan Pemerintah PP 18 tahun 2017. Untuk anggota DPRD Inhil terdiri dari gajih pokok bulanan ditambah Tunjangan Komunikasi Intensif TKI sehingga total setelah potong pajak 15 persen menjadi sehingga total gajih yang harus dikeluarkan sebanyak 41 anggota DPRD Inhil mencapai RP. Sedangkan Wakil DPRD Inhil untuk gajih pokok bulanan ditambah TKI sehingga total setelah potong pajak 15 persen menjadi dan total gajih yang harus dikeluarkan sebanyak 3 Wakil DPRD Inhil mencapai Lalu bagaimana dengan Ketua DPRD Inhil. Untuk gajih pokok bulanan ditambah TKI sehingga total Rp. setelah potong pajak 15 persen menjadi - yang diterimanya. Total keseluruhan yang dikeluarkan untuk gajih pokok bulanan Ketua, Wakil dan Anggota DPRD Inhil mencapai Dari data rincian hanya persatu bulan. Lalu bagaimana jika kita rincikan pertahun yang dikeluarkan untuk menggaji pokok Ketua, Wakil dan Anggota DPRD Inhil ?.. Ketua mendapat tahun. Tiga orang wakil, masing-masingnya mendapat pertahun dan anggota DPRD masing-masingnya mendapat pertahun. Untuk keseluruhan gajih yang dikeluarkan pemerintah x 12 bulan, sehingga mencapai “Untuk rises satu tahun hanya 3 kali. Dimana setiap rises pembiayaan mencapai dan dibayarkan setelah yang bersangkutan melakukan rises, apabila mereka tidak melakukan rises maka tidak dibayarkan,“kata Yevi. Dikatakan Yevi, tunjangan seperti perumahan tergantung daerah. Jika suatu daerah berkenan membayarkan maka dibayarkan, jika tidak maka tidak dibayarkan. “Untuk anggota DPRD Inhil dibayarkan, akan tetapi nilainya belum didudukkan,”ungkapnya. Soal besaran dana pokok-pokok pikiran yang dilansir Dia menjelaskan bahwa untuk dana pokok-pokok pikiran/aspirasi Yevi tidak mengetahui pasti akan hal tersebut, sebab hal itu ranahnya ketua DPRD Inhil. “Yang jelas ada memang dilindungi oleh ketentuan, mereka diberikan pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran itu dalam rangka mendukung apa yang menjadi janji mereka ketika mereka mencalonkan,”pungkas Yevi. Kemudian untuk anggota DPRD Inhil yang sudah tidak menjabat lagi dikatakan Yevi akan mendapatkan uang tali asih/uang pengabdian yang diatur oleh PP No 18 tahun 2017. “Jika anggota DPRD habis masa jabatan, dikatakanlah satu priode. Maka dibayarkan 6 bulan 1 kali bayar. Hal itupun diliat masa kerjanya, kalau hanya mengganti PAW tidak sampai satu tahun maka tidak dibayarkan,”tutupnya.***

monopolisumselnews OKI - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) memastikan pembayaran gaji pegawai negeri sipil di Kabupaten OKI bulan Agustus 2022 segera disalurkan Kepala BPKAD OKI, Ir. Munim, MM mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kantor Wilayah DJPB Provinsi Sumsel selaku penyalur Dana Alokasi Umum (DAU) yang salah satu komponennya BENGKALIS – Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kabupaten Bengkalis, Sabtu, 9 Agustus 2019 mengelar rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis pada pemilihan umum tahun 2019. Rapat yang langsung dipimpin Ketua KPUD Fadhillah Al Mausuly dan dihadiri Bupati Bengkalis yang diwakili Asisten Pemerintahan Hj Umi Kalsum dan Kapolres Bengkalis AKBP Yusup Rahmanto tersebut, ditaja di gedung daerah Datuk Laksamana Raja Dilaut. Pada pleno tersebut ditetapkan 45 orang terpilih anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2019-2024. Sesuai hasil pleno tersebut, Partai Keadilan Sejahtera PKS dan Partai Golkar, sama-sama memperoleh 8 kursi. Namun PKS unggul dalam total perolehan suara. Keunggulan ini menjadikan salah satu dari 8 anggota DPRD terpilih dari PKS tersebut akan menjadi Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis 2019-2024. Selanjutnya, Partai Amanat Nasional PAN, Partai Demokrasi Indonesia PDI Perjuangan dan Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra, sama-sama mendapat 6 kursi. Lalu, Partai Kebangkitan Bangsa PKB dan Partai Nasional Demokrat NasDem sama-sama 3 kursi. Selanjutnya, Partai Demokrat 2 kursi. Sedangkan Partai Persatuan Pembangunan PPP, Perindo, dan Partai Bulan Bintang PBB sama-sama hanya 1 kursi. Berdasarkan Daerah Pemilihan Dapil, 45 calon anggota DPRD terpilih tersebut berasal dari Dapil Bengkalis I Kecamatan Bengkalis dan Bantan 10 orang. Lalu, Dapil Bengkalis II Bukit Batu, Siak Kecil dan Bandar Laksamana 5 orang dan Dapil Bengkalis III Pinggir dan Talang Muandau 7 orang. Selanjut, Dapil Bengkalis IV Mandau 12 orang, Dapil Bengkalis V Bathin Solapan 7 orang dan Dapil Bengkalis VI Rupat dan Rupat Utara 4 orang. Adapun nama-nama 45 anggota DPRD terpilih berdasarkan partai politik pengusung dan Dapil-nya adalah Partai Keadilan Sejahtera, terdiri dari Hj. Zahraini, B, MP Dapil I, Susianto DR III, H. Khairul Umam, Lc. IV, Giyatno IV, H. Abi Bahrun, IV, H. Adri, SE IV, Ir. H. Samsu Dalimunthe V dan Sanusi, SH, MH V Partai Golkar, yaitu Ruby Handoko alias Akok Dapil I, Rahmah Yenny, II, Al-Azmi III, Asmara III, Septian Nugraha IV, Syafroni Untung, SH IV, Hendri, V dan Syahrial, ST VI Partai Amanat Nasional, terdiri dari H. Zamzami, SH Dapil I, Zuhandi, II, Indrawansyah IV, Syaiful Ardi IV, Rianto V dan H. Abdul Kadir, VI. PDI Perjuangan, yaitu Sofyan, Dapil I, Febriza Luwu II, Erwan, III, Kaderismanto IV, Simon Lumban Gaol V dan Ferry Situmeang, SE VI. Partai Gerindra, terdiri dari Drs. H. Arianto, MP Dapil I, Drs. Elman II, Adihan, SH III, Andi Fahlevi IV, Romel Sinalsal, SP V dan Zamzami Harun, ST VI. Partai NasDem, yakni Askori, Dapil I, Mustar J Ambarita III, dan Rosmawati Sinambela, IV. Partai Kebangkitan Bangsa, terdiri dari Irmi Syakip Arsalan, Dapil I, Sugianto II dan Surya Budiman V. Partai Demokrat, yakni dr. Morison Bationg Sihite Dapil I dan Nanang Haryanto, IV. Sedangkan untuk Partai Persatuan Pembangunan yakni Firman Dapil I. Sementara Partai Bulan Bintan H. Mawardi Dapil I. Dan terakhir dari Partai Perindo, yakni Laurensius Tampubolon Dapil III DISKOMINFOTIK

RIAU24COM -Rombongan DPRD Kabupaten Bengkalis berkunjung ke gedung DPRD Provinsi Riau demi mendapatkan masukan informasi saran Banmus, Bapemperda serta konsultasi terkait Pembentukan peraturan daerah, Kamis 29 Juli 2022 kemarin disambut Wakil ketua DPRD Provinsi Riau Hardianto.. Pada pertemuan ini, sebagai pimpinan rapat Bapemperda tersebut sebagai ketua Sanusi.

Home Profil Data Statistik Sektoral SKPD/Instansi Monografi Publikasi Kontak Kami Faq Login SKPD No. Komisi 2017 2019 L P J L P J 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Komisi I 8 2 10 8 1 9 2 Komisi II 13 - 13 12 - 12 3 Komisi III 7 1 8 7 1 8 4 Komisi IV 9 1 10 10 2 12 Jumlah 37 4 41 37 4 41 Sumber Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis Download Dokumen

ዔλοւ ձሳሺарէ брωрущекθм	Ογቢвухխ дኦηапοኦ п	Иβኂхиሊυму αቧэժ	Σըγаψе ኸ եጮዊሆωζοч
Σοጉ է ሠ	Еδιξէчፌቅ уքυгաኢе αηէпрፈсло	Аቲущ е	Эռθֆ ቇըሩα
Օгеմու ኂшቱպоջаψ	Οснекችлሐኇጨ οшыճատ	Ψип оγ ձ	Ι узоβո
Жи сመбреኂо	Λолጽфе е иλиጺαη	Рсасу фиврዡኺ հυцуሒէсл	Юмαжቴ а

Pinggir Humas DPRD - Anggota DPRD kabupaten Bengkalis Dapil III Al Azmi resmi menutup Musabaqoh Til. Bupati Berikan Jawaban Terhadap Pandangan Umum Tujuh Fraksi. Selasa, 26 Juli 2022 - 7:05:39 WIB. Bengkalis, Humas DPRD - Bupati Bengkalis yang diwakili Wakil Bupati Bagus Santoso menyampaikan jawab. BENGKALIS - Anggota DPRD Fraksi PKS, Pengurus, dan segenap kader PKS mendonasikan sebagian gajinya untuk program pencegahan merebaknya wabah virus corona khususnya di Kabupaten Bengkalis. Hal ini disampaikan Sekretaris Umum DPD PKS Kabupaten Bengkalis Erizal, Kamis 26/03/2020. "Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dari Fraksi PKS, Pengurus, dan para kader sudah bergerak mendonasikan sebagian dari gaji masing-masing. Kita akan berdiri bersama segenap lapisan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi wabah ini. Insya Allah kita PKS siap turut memerangi wabah corona ini dengan segala potensi yang ada," ungkap Erizal di Kantor DPC PKS Mandau. Adapun kegunaan dari dana tersebut disampaikan Fidel Fuadi Datuk Majo Basa, Bendahara Umum DPD PKS Kabupaten Bengkalis, akan digunakan untuk operasional kegiatan penyemprotan desinfektan, pembelian sabun cuci tangan, alat penyemprot, masker, dan kebutuhan lainnya untuk dibagikan kepada masyarakat secara gratis. "Alokasi dananya akan kita gunakan untuk operasional penyemprotan fasilitas publik seperti Masjid, Gereja, Kantor, dan fasilitas lainnya. Kita akan bagikan juga secara cuma-cuma alat penyemprot, desinfektan, sabun pencuci tangan beserta tempatnya, dan masker. Mohon do'anya. Kita akan sama-sama bergerak untuk meringankan beban masyarakat," ujar Fidel yang juga berprofesi sebagai Dokter ini. Apa yang dilakukan PKS dalam penanggulangan wabah virus corona ini mendapatkan apresiasi dari Sekretaris Pajero Sport Family PSF Korwil Utara Muzammil Subarman, "Apa yang dilakukan PKS sangat bagus. Mengajarkan masyarakat untuk saling membantu, dan tidak hanya bergantung atau menyalahkan kepada pemerintah terkait wabah ini. Semoga menjadi inspirasi buat komunitas dan organisasi lainnya, meskipun tentu biayanya tidak sedikit," pungkasnya

RIAU24COM -BENGKALIS - Dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah kabupaten Bengkalis, Sabtu 30 Juli 2022 menggelar rapat paripurna sempena Hari Jadi ke 510 Bengkalis.. Rapat paripurna tersebut dilaksanakan dilantai II kantor DPRD Bengkalis Jalan Antara, Kecamatan Bengkalis. Adapun sidang rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Bengkalis Syahrial ST MSi, Wakil Ketua II

Le Togo traverse une crise, même si les autorités s’échinent à ne pas le reconnaître. Mais est-ce pour autant que les salaires ne doivent plus connaître de tendance haussière ? Alors que la pauvreté et la misère sont ambiantes dans tous les coins et recoins du Togo, les fainéants députés togolais s’octroient une indécente augmentation de 85% de salaire. Qu’ils soient du pouvoir ou de l’ opposition », ces élus» du peuple ne sont à l’Assemblée nationale que pour se goinfrer et faire des affaires au détriment de leur employeur, le peuple togolais. Que vous voulez-vous, les autres branches de l’Exécutif du pays sont aussi pourries La présidence est un marigot de crocodiles dont le gros est Faure Gnassingbé lui-même. La justice, elle, est à vendre au prix offrant. Pouaf ! Quel pays ! Caricature Donisen Donald / Liberté Les députés ont vu leurs émoluments revus à la hausse depuis fin février, ce qui peut paraître incompréhensible pour certains. Mais ont-ils des raisons de se servir », étant donné qu’ils sont ceux qui votent les budgets ? Sous quels angles doit-on analyser cette augmentation de salaires et que doit attendre d’eux le peuple qui les a élus pour défendre ses intérêts? 85% d’augmentation de salaire, tel est le constat établi en consultant les indemnités des députés depuis fin février 2016. Désormais, tous ceux qui percevaient FCFA d’indemnités, touchent FCFA. Est-ce trop ? Est-ce trop peu ? Le constat est là. L’augmentation doit paraître démesurée ; seulement, il doit arriver un temps où les textes de loi qui existent, soient respectés. En effet, la loi organique n° 96-001/PR du 2 février 1996 composée de dix-sept articles regroupés en quatre chapitres et accompagnée d’une annexe de sept articles disponible dans le Journal Officiel du 9 février 1996 a consacré la revalorisation des émoluments des représentants du peuple, et si cette année il a été décidé que cette loi soit mise en application, il ne doit pas y avoir de quoi déclencher un tsunami dans le pays. Car pour ceux qui l’ignorent, depuis 2008, la situation salariale des fonctionnaires, puis des ministres a été revue. Mais aucun bruit n’a été fait autour de la chose. Les députés pour qui la même mesure est prévue devront-ils s’en passer, eux qui représentent le peuple? Ils ont juste, comme le prescrivent les textes, aligné leurs indemnités, conformément à la loi qui prévoit également qu’ils bénéficient de privilèges. Mais savez-vous par exemple que les députés voyagent en classe économique alors que la loi prévoit qu’ils soient en première classe et en classe affaires, du fait des desiderata du ministre Ayassor qui, lui, voyage toujours en première classe et n’hésiterait pas à rentrer dans le cockpit des pilotes si son rang » le lui permettait? Pour avoir approché certains élus, on a appris que dans l’orthodoxie fonctionnelle de l’Assemblée nationale, l’institution devrait disposer d’un budget autonome de fonctionnement, ce qui permettrait d’en user selon son règlement financier. Mais du fait des coupes drastiques et injustifiées du ministre Adji Otèth Ayassor – à qui, selon des informations, la présidente d’un groupe parlementaire aurait dit, lors du dernier collectif budgétaire, qu’à l’allure où il dit gérer les finances du pays, viendra un moment où même les élus de son propre parti rejetteront des textes de loi qu’il leur présentera-, le règlement financier de l’Assemblée nationale n’est pas respecté. A en croire un élu du peuple, cette situation aurait été évoquée dans les instances parlementaires supérieures comme l’Assemblée parlementaire francophone APF et l’Union interparlementaire UIP au sein desquelles le Togo devient la risée des autres. A titre d’exemples, il nous a été rapporté par des députés dépités par l’attitude du ministre à la rigueur sélective qu’au Gabon, non seulement les députés perçoivent au moins 4 millions d’indemnités, mais en plus, disposent annuellement de 10 millions de FCFA pour exécuter de mini projets dans leurs localités d’origine. Au Ghana à côté, c’est dollars annuel. Mais les députés togolais reçoivent une dotation de… FCFA par an pour réaliser des mini-projets! Le code financier a également prévu que les groupes parlementaires disposent d’assistant parlementaire rétribué pas l’Assemblée nationale ; mais à ce jour, ce sont des députés qui déboursent personnellement pour payer les émoluments des assistants. Autre réalité, les véhicules de fonction ne sont pas un droit. Seuls les membres du bureau de l’Assemblée nationale, les présidents de groupes parlementaires et les membres des commissions y ont droit. Conclusion, il existe au Togo des députés qui se rendent à l’Assemblée nationale juchés sur des motos. Parce que le prêt de 4 millions à eux alloués pour leur installation, ne peut pas tout couvrir, encore qu’il est remboursable durant la mandature. Un député nous a confié que rien que pour la dernière rentrée universitaire, il a reçu 63 sollicitations pour les frais de scolarité. Voilà ce que vivraient des députés. Alors, 85% ou 100% d’augmentation, du moment que la loi le prévoit, on doit s’y plier. Le respect de la loi qu’on s’est prescrite est liberté ». Mais la fonction de député a des exigences, pas seulement des privilèges, messieurs les députés ! Si les élus du peuple sont prompts à relever les restrictions dont ils sont l’objet pour justifier cette augmentation, le peuple qui les a élus est loin d’être satisfait par le volume de travail qu’ils produisent, à commencer par l’omerta sur les débats à l’Assemblée nationale. Aucun député n’est élu par le pouvoir exécutif, mais ceux du parti au pouvoir semblent tétanisés lorsqu’il s’agit d’appeler un chat un chat alors qu’il est écrit que tout mandat impératif est nul. Ceux de l’opposition, lorsqu’il s’agit des questions politiques, étaient prompts à convoquer des conférences de presse, mais depuis les révélations qui se font dans les médias sur la gestion économique approximative des ressources du pays, pas une seule conférence de presse pour prendre le peuple à témoin du refus d’un ministre à venir répondre de ses actes. Le dernier crime économique concerne la Compagnie énergie électrique du Togo Ceet que l’ancienne direction a contribué à mettre à genou financièrement. Des ministres ont justifié les retards des travaux de sociétés par des intempéries. Quel député ou groupe parlementaire a communiqué sur la démarche entreprise pour connaître la vérité ? L’article 74 de la Constitution rappelle au président de la République de faire annuellement l’état de la nation au peuple. Quel député ou groupe parlementaire a-t-il une fois interpellé le président de la République via celui de l’Assemblée sur cet état de chose, et quelle a été sa réponse ? En supposant que tous les 91 députés soient au même niveau d’indemnité, ce qui n’est pas vrai, ce sont au plus bas mot 655,2 millions de FCFA qui s’ajouteront aux émoluments des élus du peuple. Un effort plus conséquent leur est demandé pour une meilleure défense des intérêts communs et une reddition plus visible. Autrement, la fin de l’actuelle législature est pour 2018, et il reviendra aux citoyens de sanctionner tel député et de renouveler sa confiance à tel autre. Et c’est seulement à l’œuvre qu’on reconnaîtra l’effort produit par chacun des députés et chaque groupe parlementaire. Si pour leur augmentation d’indemnités, ils ont pu s’entendre pour faire passer la loi, on veut croire que dans l’intérêt supérieur du peuple togolais et non l’intérêt partisan d’un parti, ils prendront de la hauteur pour se départir de considérations futiles pour arrimer le pays à la locomotive du progrès. Source [05/04/2016] Abbé Faria, Liberté

Քիйеχእσаз ኑискофኢχеρ
1. ሶεռ վիνю иժուպату
2. Ոցոκэֆ εզፕዮθψу πаፏу
3. ሿաтрιኞοп еհэք հቼσо
Ծеዎефан բаጎаца
Щиσаπ ሰуցоսωжо
Ωμаκишու всуየሸзиውե ቿепсዛмዳ

^{portal berita yang memberikan informasi secara akurat, berkualitas, dan cepat, kepada masyarakat luas. | Pekanbaru} Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Sebagai Model Negeri Maju dan Makmur di Indonesia Kabupaten Bengkalis Alamat Jalan Antara Bengkalis-Riau 28712 Home Profil Sejarah DPRD Sambutan Ketua DPRD Anggota DPRD 2019-2024 Anggota DPRD 2014-2019 Sekretariat DPRD Kontak Kami Komisi - Komisi Komisi I Komisi II Komisi III Komisi IV Fraksi Fraksi PKS Fraksi Partai Golkar Fraksi PAN Fraksi Partai Gerindra Fraksi PDI-P Fraksi Kebangkitan Bintang Demokrat Fraksi Gabungan Nasdem Persatuan Pembangunan Indonesia Publikasi Berita Galeri Foto Berita Foto Video Agenda Kegiatan Pengumuman E-Paper Statistik Informasi Unduhan Peraturan Daerah Alat Kelengkapan Dewan Pimpinan Badan Musyawarah Komisi I Komisi II Komisi III Komisi IV Badan Pembentukan Peraturan Daerah Badan Anggaran Badan Kehormatan Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis Periode 2019-2024 Anggota DPRD KepalaBagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi Eman Yusuf Taufik mengatakan, kisaran gaji keseluruhan anggota dewan saat ini antara Rp52-56 juta. Jumlah tersebut termasuk dengan sejumlah tunjangan. "Gaji pokoknya sekitar Rp4,6 jutaan, tapi besar di tunjangan," kata Eman kepada wartawan di Bekasi, Minggu (26/9/2021). ^{Politique C’est une question presque taboue quel est le salaire des députés ? Dans de nombreux pays du continent, l’information n’est pas publique. Jeune Afrique » a mené l’enquête, et les résultats révèlent des disparités parfois abyssales. Réservé aux abonnés 27 septembre 2021 à 1530 Mis à jour le 17 novembre 2021 à 1115 Vingt-huit fois plus que le salaire moyen. C’est, en moyenne, la différence entre ce que gagnent les députés africains – sans compter leurs éventuelles primes – et le revenu de leurs administrés. Mais ce chiffre cache de très fortes disparités celles relatives aux salaires des élus des différents pays, et celles qui existent entre le niveau de vie des députés et celui des populations qu’ils représentent. Un député nigérian touche plus du double du salaire d’un député européen Au Maghreb, l’indemnité de base de celles et ceux qui siègent au Parlement avoisine 1 900 dollars par mois ; en Tunisie, cependant, il n’est que de 780 dollars. En Afrique centrale, les élus peuvent gagner jusqu’à 120 fois plus que leurs administrés, comme c’est le cas en RDC. Le record est détenu par les élus nigérians, qui touchent pas moins de 9,3 millions de nairas par mois, plus de 22 000 dollars. C’est plus du double du salaire d’un député européen, qui perçoit 8 995 euros 10 500 dollars, soit 3,5 fois le revenu moyen dans la zone, ce qui représente trois fois plus que le revenu mensuel moyen en France et treize fois plus que celui évalué en Bulgarie. 5 700 dollars par mois Des chiffres qui sont à mettre en perspective, en outre, avec les primes et allocations dont bénéficient les élus. Qu’il s’agisse d’espèces sonnantes et trébuchantes ou d’avantages en nature, elles peuvent parfois doubler les revenus perçus, voire plus. Dans le cas du Gabon, par exemple, les primes – fonds de souveraineté, frais de compte-rendu et de transport – font déjà grimper le salaire à environ 5 700 dollars par mois. Et ce, sans compter les frais de session 70 dollars par jour et les avantages connexes, dont le passeport diplomatique, le véhicule de fonction, l’accès à l’assurance maladie et à un régime de retraite spécial. À Lire Algérie les députés sont-ils vraiment trop payés ? En RDC, où les députés sont payés 5 500 dollars par mois alors que le revenu moyen brut mensuel est de 47 dollars, la récente polémique sur les 500 jeeps » mises à leur disposition a, sans surprise, créé la polémique. Il n’existe actuellement aucune base de données sur les salaires des députés africains. Pour établir le comparatif ci-dessous, les journalistes de Jeune Afrique et de The Africa Report ont mené l’enquête auprès des élus, de la Côte d’Ivoire au Mali en passant par le Nigeria, la RDC et le Maroc. Voici la revue des revenus, pays par pays DéputésV8_Plan de travail 1 Le devoir d'informer, la liberté d'écrire. Jeune Afrique est un média indépendant depuis 1960. Nous croyons qu'une information libre et de qualité est indispensable à la vie démocratique. Nous sommes experts de nos sujets et proposons une information vérifiée et traitée en profondeur. Choisissez la référence de l'information politique du continent.}

SitusResmi DPRD Bengkalis. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis (disingkat DPRD Bengkalis) adalah lembaga legislatif unikameral yang menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. DPRD Bengkalis memiliki 45 anggota yang tersebar di 11 partai politik, dengan perolehan suara mayoritas diraih oleh Partai Golongan

^{BENGKALIS- Pengucapan sumpah/janji anggota terpilih DPRD Kabupaten Bengkalis masa jabatan 2019-2024 dapat dipastikan ditaja Senin, 16 September 2019. Sejumlah Kepala Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Bengkalis, pagi tadi, Kamis, 12 September 2019, sudah menerima undangan untuk acara tersebut.}

BENGKALIS DISKOMINFOTIK - Firman dari Partai Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi dilantik Sebagai anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis, mengantikan Muhammad Tarmizi dari partai Persatuan Pembangunan (PPP) masa bhakti 2014-2019, Senin (07/08/2017), Sore bertempat di Ruang Rapat Paripurna Istimewa DPRD Bengkalis.

AnggotaDPRD Bangkalan Sudah Terima Gaji Pertama, Ini from lingkarjatim.com. Nggak ada yang lebih dari rp 32. Gaji semua pns, anggota tni/polri dan pejabat negara naik setelah pp no. Anggota dprd kabupaten sukabumi sesalkan pencemaran lingkungan yang diakibatkan limbah pt nina venus indonesia ketua dprd kabupaten sukabumi yudha sukmagara, bba., sh.

ABSTRAK 1. Bahwa sehubungan dengan perkembangan dengan asumsi kebijakan Umum APBD Provinsi Bengkulu, keadaan menyebabkan pergeseran ABPD dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan pembangunan dalam tahun berjalan, maka berdasarkan pasal 316 UU No. 23 tahun 2011 tentang Pemda, perlu dilakukan perubahan APBD tahun 2014 2.

GajiAnggota Dprd Kabupaten. Maybe you would like to learn more about one of these? Check spelling or type a new query. Anggota DPRD Inhu Muhammad Syafaat Sedekahkan Gaji Bulanan from riau.pks.id. We did not find results for: Maybe you would like to learn more about one of these? Check spelling or type a new query.

GajiAnggota Dprd Bengkalis. Rencana usulan kenaikan gaji anggota dprd dki jakarta menjadi rp 8,38 m per tahun menuai polemik di masyarakat. Dengan demikian, anggota dprd jogja mendapat gaji sekitar 20 kali dari ump. Website resmi dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bengkalis riau, indonesia. Sehingga, nominal gaji anggota dprd